Telp / WhatsApp : 0811-1816-800

Rendahnya Penanganan Kesehatan Jiwa di Indonesia

Kesehatan mental adalah gangguan yang sangat serius. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1.000 rumah tangga terdapat anggota yang memiliki gangguan kesehatan psikis, lebih dari 19 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi.

penanganan kesehatan jiwa, penanganan kesehatan mental

Baca Juga: Sering Tonton Video Kekerasan, Tingkatkan Risiko Trauma dan Depresi

Melihat kondisi tersebut, pemerintah sebaiknya cepat tanggap tangani masalah penanganan kesehatan jiwa di Indonesia yang semakin meningkat,. Apalagi dengan kondisi negara yang sedang dilanda wabah penyakit virus Covid-19, kemungkinan besar banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

  • Krisis ekonomi
  • Kehilangan pekerjaan
  • Disabilitas ketidakmampuan untuk bekerja
  • Gangguan kecemasan
  • Pandemi Covid-19

Indonesia menempati urutan ke-7 dalam kategori depresi. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa pihaknya akan menargetkan mengenai cekatan dalam menanggapi masalah gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.

Pada pembangunan program kerja selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan program kerja dan salah satu targetnya adalah di tahun 2020 penduduk Indonesia harus mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular dan mengutamakan peningkatan kesehatan jiwa penduduk Indonesia.

Bappenas melakukan beberapa strategi seperti mendeteksi gangguan kejiwaan, secara rutinitas memberikan informasi mengenai gangguan kejiwaan. Setelah itu, jika menemukan pasien yang berkasus, segera untuk mengeksekusi pasien dan mengikuti prosedur dalam perawatan atau pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut.

Baca Juga: Rangkuman Webinar Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Pandemi

Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia memiliki berbagai tingkat, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di tingkat primer pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di Puskesmas. Di tingkat sekunder pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di rumah sakit umum (RSU).

Di tingkat tersier pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di rumah sakit jiwa (RSJ) atau bisa di rumah sakit umum (RSU) yang benar-benar memiliki dokter spesialis jiwa konsultan jiwa (SpKJ) atau dokter spesialis jiwa konsultan yang berada di kota umum dan memiliki pusat pendidikan khusus dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia.

Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Tingkat Sekunder di RSU (Rumah Sakit Umum)

Tidak seluruh RSU mempunyai poliklinik jiwa. Artinya, tidak semua RSU memiliki dokter spesialis jiwa konsultan jiwa yang juga merupakan dokter tetap di RSU tersebut.

Sedangkan untuk perawatan dalam pengobatan di RSU, tidak selalu mempunyai rawat inap untuk pasien tersebut. Jadi, apabila ada RSU yang mempunyai rawat inap untuk pasien sakit jiwa ialah hanya pasien yang benar-benar kondisinya akut atau gawat darurat.

Sehingga, pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum (RSU) dalam kategori sekunder, belum memenuhi perawatan terbaik atau belum maksimal.

Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Tingkat Premier di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Upaya pemerintah dalam penanganan melalui pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas berbeda, bahkan data Rifaskes 2011 menyatakan bahwa Puskesmas di Indonesia mempunyai program kesehatan jiwa sebesar 64% di seluruh Indonesia.

Baca Juga: 7 Kiat Mengelola Stres Karena Terbeban Kapan Corona Berakhir

Namun, dengan kategori yang berbeda-beda yaitu terlaksana atau tidaknya program pelayanan kesehatan jiwa, nyatanya direktorat kesehatan menyatakkan bahwa hanya 21,4% yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang di puskesmas Indonesia.

Upaya Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan Jiwa

Data mengenai fasilitas dan sumber daya manusia dalam penanganan kesehatan jiwa bisa dikatakan hampir fasilitas seluruhnya belum tersedia di RSJ dan sebagian kecil sekali di RSU, yang tersedia hanya tempat tidur.

Itu pun dengan presentase yang sangat kecil. Fasilitas pelayanan lain misalnya rumah singgahan, rumah perawatan dikomunitas, day care treatment, dan sebagainya belum ada di Indonesia.

Sedangkan mengenai data biaya kesehatan jiwa, menurut ASEAN, Indonesia adalah negara paling rendah pengeluarannya untuk penanganan kesehatan jiwa, dan belum ada data pasti dari pemerintah. Akan tetapi, jumlah presentase untuk pengeluaran kesehatan jiwa dari Kementerian Kesehatan sebanyak 2,89% dari total anggaran kesehatan.

Akses terhadap obat esensial

Dalam penanganan akses obat esensial terhadap pasien gangguan kesehatan mental jiwa, Indonesia termasuk kategori yang cukup memadai dalam obat-obatan tersebut, daftar obat-obatan tersebut mengacu pada buku Formularium Nasional (FORNAS) dan Esensial Nasional (DOEN) tahun 2015 dan 2017.

Indonesia memiliki UU (Undang-Undang) kesehatan jiwa yang khusus dan terpisah dari UU (Undang-Undang) di bidang kesehatan, yaitu Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 yang isinya hal-hal penting mengenai hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kewajiban pemerintah dan masyarakat, fasilitas pelayanan khusus kesehatan jiwa dan anggaran kesehatan jiwa.

Namun, sampai saat ini banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan kembali untuk pelayanan kesehatan jiwa, karena beberapa hal masih belum dieksekusi dan terlaksana sesuai dengan amanat UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, yaitu mengatur fasilitas non kesehatan yang sedang dalam perawatan/pengobatan pasien gangguan jiwa.

Baca Juga: Mengenai Kesehatan Mental di Indonesia

Misalnya, rehabilitas pasien gangguan jiwa masih belum jelas bentuk dan kriterianya, hal lainnya adalah mendorong promotif dan preventif ditingkat keluarga.

Jadi, kondisi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih sangat kecil presentasenya, belum memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

Jumlah psikiater di Indonesia masih sangat jauh tertinggal sekali dengan negara-negara lainnya, bahkan upaya penanganan kesehatan jiwa di Puskesmas saja, masih banyak yang merangkap tugasnya.

Akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa, fasilitas untuk pelayanannya, sumber daya manusia yang akan merawat pasien gangguan kesehatan jiwa secara intensif dan legalisasi pembiayaan khusus untuk kesehatan jiwa terus dan harus dapat ditingkatkan lagi.

Itulah mengenai rendahnya penanganan kesehatan jiwa di Indonesia. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan dampaknya cukup besar bagi diri sendiri dan orang lain.

Apabila Sahabat memerlukan informasi lebih lanjut mengenai penanganan kesehatan jiwa dan produk kesehatan yang berkaitan silakan hubungi Asisten Kesehatan Maya 08111816800 atau klik http://www.prosehat.com/wa.

Referensi

  1. Indonesia C. Penanganan Kesehatan Mental RI Diklaim Masih Terbatas [Internet]. gaya hidup. 2021 [cited 2 March 2021]. Available from: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201019042144-255-559867/penanganan-kesehatan-mental-ri-diklaim-masih-terbatas
  2. https://www.jpnn.com/news/bappenas-penanganan-kesehatan-mental-di-indonesia-masih-terbatas?page=2
  3. [Internet]. 2021 [cited 2 March 2021]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331595372_Sistem_Kesehatan_Jiwa_di_Indonesia_Tantangan_untuk_Memenuhi_Kebutuhan

Chat Asisten ProSehat aja